Implikasi Hukum Berakhirnya Masa Berlaku Sertifikat Hak Pakai atas Tanah Milik Masyarakat: Tinjauan Terhadap Penguasaan Tanah oleh Pemerintah dan Kewajiban Pengembalian Hak Tanah

JAKARTA\MABES-JAPRI.NEWS

18/11/2025

Pendahuluan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemberian Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas tanah milik masyarakat merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan tanah yang dikuasai negara, di mana tanah tersebut digunakan untuk tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan umum atau negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak Pakai adalah hak untuk menguasai dan menggunakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk jangka waktu tertentu. Ketika masa berlaku SHP berakhir, tanah yang bersangkutan, secara hukum, kembali berada dalam penguasaan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUPA. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang status tanah tersebut setelah berakhirnya hak pakai dan kewajiban pemerintah untuk mengembalikan tanah kepada pihak yang berhak, yaitu masyarakat atau individu yang semula memiliki hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini, teori hukum agraria mengedepankan prinsip keadilan sosial, yang menuntut pengembalian hak atas tanah kepada masyarakat yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan tanah tersebut. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Pengelolaan Tanah juga menegaskan bahwa tanah yang telah berakhir masa hak pakainya harus dikembalikan atau dikelola kembali oleh Negara dengan prosedur yang transparan, untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa hak masyarakat terlindungi. Dengan demikian, selain kewajiban pemerintah untuk mengembalikan hak atas tanah, juga penting untuk mempertimbangkan prinsip keadilan, keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak masyarakat atas tanah tersebut, serta adanya mekanisme yang jelas dan adil dalam pengelolaannya setelah masa hak pakai berakhir.

Tinjauan Pustaka dan Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak-hak atas tanah di Indonesia, salah satunya adalah Hak Pakai yang tercantum dalam Pasal 20 UUPA. Pasal ini menyatakan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah yang dikuasai oleh negara dengan tujuan tertentu dan untuk jangka waktu yang terbatas. Hak Pakai ini bersifat sementara, sehingga setelah masa berlakunya habis, tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara. Meskipun demikian, hak ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama pihak yang menguasai tanah tersebut memenuhi syarat dan ketentuan hukum. Berakhirnya masa berlaku Hak Pakai atas tanah yang dikuasai negara menimbulkan implikasi hukum yang penting, di antaranya terkait dengan pengalihan status penguasaan tanah tersebut, di mana tanah tersebut kembali menjadi hak negara dan dapat diberikan kepada pihak lain yang berhak, termasuk masyarakat atau badan hukum yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, pengembalian hak atas tanah ini harus dilakukan melalui prosedur yang jelas dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam UUPA, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penguasaan tanah tersebut.
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Tanah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengaturan Hak Pakai dan pengelolaan tanah yang dikuasai oleh negara, terutama setelah masa berlakunya berakhir. Peraturan ini mengatur tentang Hak Pengelolaan Tanah (HPT) yang diberikan oleh negara kepada badan hukum atau individu untuk mengelola tanah negara. Dalam konteks Hak Pakai, PP No. 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa ketika masa berlaku hak pakai atas tanah yang dikuasai oleh negara berakhir, tanah tersebut harus dikembalikan ke negara dan tidak bisa dikuasai lagi oleh pihak yang sebelumnya memiliki hak pakai, kecuali ada kebijakan atau peraturan lain yang memperbolehkan perpanjangan hak tersebut. Lebih lanjut, peraturan ini juga mengatur tata cara pengalihan penguasaan tanah setelah berakhirnya masa hak pakai, dengan memperhatikan kepentingan umum, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut untuk memperoleh hak baru, seperti hak milik atau hak pakai yang diperpanjang, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, PP No. 18 Tahun 2021 menjadi dasar yang penting dalam memastikan bahwa pengelolaan tanah negara tetap dilakukan dengan transparansi, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XIII/2015 mengukuhkan prinsip bahwa tanah yang dikuasai tanpa hak, baik oleh individu maupun badan hukum, harus dikembalikan kepada negara. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur bahwa semua tanah yang ada di Indonesia pada dasarnya adalah milik negara dan dikelola untuk kepentingan rakyat. Putusan ini memberi penegasan bahwa tanah yang dikuasai tanpa hak termasuk tanah yang masa hak pakainya telah berakhir dan tidak diperpanjang harus dikembalikan kepada negara untuk kemudian dikelola kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau diberikan kepada pihak yang berhak. Hal ini juga berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan penguasaan tanah yang dapat merugikan kepentingan masyarakat atau negara. Dengan demikian, putusan MK ini menegaskan komitmen terhadap keadilan agraria dan pengembalian hak atas tanah yang sah, serta memastikan bahwa pengelolaan tanah negara dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis Hukum

1. Status Penguasaan Tanah Pasca Berakhirnya Masa Berlaku SHP
   Setelah berakhirnya masa berlaku Sertifikat Hak Pakai (SHP), tanah yang semula dikuasai oleh pihak yang memegang hak pakai, baik individu atau badan hukum, kembali menjadi tanah negara, kecuali ada ketentuan lain yang memperbolehkan perpanjangan atau pengalihan hak atas tanah tersebut. Secara hukum, tanah yang berakhir masa hak pakainya harus dikembalikan ke negara, yang memiliki kewajiban untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan prinsip keadilan sosial, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Jika tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah untuk kepentingan umum, maka negara harus memastikan adanya mekanisme pengembalian hak tanah kepada pihak yang berhak, baik dalam bentuk hak milik maupun hak pakai yang baru, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi, adil, dan sesuai prosedur hukum untuk mencegah penyalahgunaan atau penyerobotan tanah. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa tanah yang dikuasai tanpa hak harus dikembalikan kepada negara, yang kemudian dapat mendistribusikannya kembali melalui proses redistribusi atau pemberian hak baru kepada masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, status penguasaan tanah setelah berakhirnya SHP bukan hanya masalah legalitas, tetapi juga menyangkut keadilan agraria, dengan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak atas tanah dihormati dan dikembalikan kepada pihak yang berhak dengan adil dan sesuai hukum.
2. Tanggung Jawab Pemerintah
   Tanggung Jawab Pemerintah dalam pengelolaan tanah yang telah berakhir masa Sertifikat Hak Pakai (SHP)-nya sangatlah penting, karena pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan hak atas tanah kepada masyarakat atau pihak yang sah memiliki hak atas tanah tersebut. Berdasarkan prinsip dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan terkait, tanah yang telah berakhir hak pakainya harus dikembalikan kepada negara, dan negara berkewajiban memastikan bahwa tanah tersebut tidak disalahgunakan atau dikuasai tanpa dasar hukum. Ketika tanah tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah atau pihak lain, hal ini harus dilakukan dengan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, agar tidak melanggar prinsip keadilan. Selain itu, penguasaan tanah oleh pemerintah atau pihak lain untuk kepentingan umum harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak merugikan pemilik sah tanah. Proses pengalihan atau redistribusi tanah yang dikuasai oleh negara pasca berakhirnya SHP harus dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, transparan, dan adil, memberikan kesempatan kepada pihak yang berhak untuk memperoleh kembali hak mereka, atau mendapatkan kompensasi yang sesuai jika pengalihan tersebut bersifat permanen. Pemerintah, sebagai pemegang kewenangan atas tanah negara, harus memastikan bahwa pengelolaan dan distribusi tanah dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat dan prinsip keadilan dalam setiap langkahnya.
3. Kewajiban Pengembalian Tanah
   Kewajiban Pengembalian Tanah pasca berakhirnya masa Sertifikat Hak Pakai (SHP) harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan keadilan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengembalian hak atas tanah dilakukan secara jelas, terukur, dan tidak merugikan pihak yang berhak. Mekanisme pengembalian hak ini harus diatur dengan prosedur yang transparan, memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat dan pihak yang terdampak, serta memastikan bahwa proses tersebut tidak diskriminatif atau melanggar hak-hak pihak yang memiliki klaim sah atas tanah. Salah satu bentuk pengembalian hak adalah dengan memberikan hak atas tanah yang baru, baik berupa hak milik, hak pakai yang diperpanjang, atau bentuk hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan melalui proses administrasi yang jelas, di mana masyarakat yang berhak dapat memperoleh hak atas tanah secara sah dan tanpa hambatan. Selain itu, dalam hal pengembalian hak atas tanah tersebut melibatkan pihak ketiga, pemerintah wajib menjamin bahwa pihak-pihak tersebut tidak menguasai tanah secara ilegal, dan dalam kasus tertentu, pengembalian hak ini dapat melibatkan pemberian kompensasi jika tanah tersebut telah digunakan untuk kepentingan umum atau pembangunan. Dengan demikian, pengembalian hak atas tanah yang berakhir masa SHP-nya tidak hanya melibatkan prosedur administratif, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan sosial, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapannya.

Opini Hukum
Berdasarkan analisis hukum yang telah dipaparkan, berakhirnya masa berlaku Sertifikat Hak Pakai (SHP) menandakan bahwa tanah tersebut kembali menjadi tanah negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pemilik sebelumnya untuk memperoleh kembali hak atas tanah tersebut, baik dalam bentuk hak pakai yang baru atau hak milik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar pengelolaan tanah negara, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan hak atas tanah dan hak-hak masyarakat dihormati. Pemerintah tidak dapat begitu saja menguasai atau mendiamkan tanah yang masa hak pakainya telah habis tanpa prosedur yang jelas, transparan, dan adil, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Tanah. Proses pengembalian hak atas tanah tersebut harus dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas dan adil, untuk menghindari potensi penyalahgunaan penguasaan tanah yang merugikan pihak yang berhak. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah untuk mengembalikan hak atas tanah ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memenuhi asas keadilan, yang menuntut agar setiap langkah yang diambil memastikan hak-hak atas tanah dilindungi dan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan
Berdasarkan analisis hukum yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa berakhirnya masa berlaku Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas tanah yang dikuasai negara menandakan bahwa tanah tersebut kembali menjadi tanah negara, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, berakhirnya hak pakai ini tidak berarti pemerintah bebas menguasai atau mendiamkan tanah tersebut tanpa prosedur yang jelas dan adil. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada masyarakat atau pemilik sebelumnya, baik melalui perpanjangan hak pakai, pemberian hak milik, atau mekanisme hukum lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban pengembalian hak ini harus dilaksanakan dengan transparansi, adil, dan menghormati hak asasi manusia, serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus menjalankan proses pengelolaan tanah yang berakhir masa hak pakainya sesuai dengan prinsip keadilan sosial, memastikan bahwa hak-hak masyarakat atas tanah tidak terabaikan.

Saran
1. Penyusunan Prosedur yang Jelas dan Transparan
Pemerintah perlu menyusun prosedur yang lebih jelas dan transparan terkait pengembalian hak atas tanah yang berakhir masa SHP-nya. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa masyarakat atau pemilik sah tanah memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka dengan cara yang sah dan adil.
2. Penguatan Perlindungan Hak Masyarakat
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan agraria yang diambil mengedepankan perlindungan hak masyarakat, terutama dalam hal pengembalian hak atas tanah. Dalam hal tanah digunakan untuk kepentingan umum, kompensasi yang adil atau mekanisme redistribusi tanah harus diprioritaskan, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
3. Perbaikan Regulasi dan Implementasi Kebijakan Agraria
Diperlukan perbaikan regulasi dan implementasi kebijakan agraria untuk mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi yang ada. Ini termasuk penguatan pengawasan terhadap pengelolaan tanah negara agar tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak, serta mempercepat proses redistribusi tanah bagi masyarakat yang berhak.
4. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum Agraria
Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi hukum agraria kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami hak-hak mereka terkait penguasaan dan pengelolaan tanah. Hal ini akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah yang adil dan mencegah terjadinya konflik agraria.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat memastikan pengelolaan tanah yang berakhir masa hak pakainya berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial serta menghormati hak-hak masyarakat yang berhak atas tanah tersebut.

Penutup
Untuk menghindari potensi sengketa dan ketidakadilan di masa depan, sangat penting bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai mekanisme pengembalian hak atas tanah setelah berakhirnya masa Sertifikat Hak Pakai (SHP). Ketidakjelasan dalam prosedur pengembalian hak tanah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi penyalahgunaan penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, regulasi ini harus mencakup prosedur administrasi yang terstruktur, pengalihan hak yang transparan, serta kompensasi yang adil bagi pihak yang kehilangan hak atas tanah tersebut. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, perlu dipertegas untuk menghindari konflik yang berlarut-larut. Penguatan regulasi ini juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan administrasi tanah dan edukasi hukum agraria kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik. Dengan demikian, melalui regulasi yang jelas, transparansi dalam pelaksanaan prosedur, dan penyelesaian sengketa yang efisien, pengembalian hak atas tanah dapat dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial, serta melindungi hak masyarakat atas tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis : Ramli, S.,H.
Endang Mulyadi : S.,H.
Keduanya sebagai Mahasiswa Magister Hukum

Red/Hermansyah